Penyelenggara Pemilu dan Pemda Harus Aktif Sinergikan Data Kependudukan

12-07-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Ketua KPU Kepri, serta Ketua Bawaslu Kepri, Kepri, Senin (11/7/2022). Foto: Prima/Man

 

Menyambut Pemilu Tahun 2024, berbagai macam tahap persiapan terus digalakkan guna mendukung kelancaran perhelatan politik lima tahunan ini, salah satunya pemutakhiran data pemilih. Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan perlu adanya pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya kesadaran masyarakat untuk beradministrasi yang masih rendah, dapat memicu ketidakakuratan DPT nantinya.

 

“Contohnya misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, belum tentu keluarganya memiliki kesadaran  melaporkan kepada aparat pemerintah, baik itu ke desa maupun ke kelurahan. KPU Kepulauan Riau sudah baik sudah berkoordinasi dengan dinas pemakaman,” ujarnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau beserta jajaran, Kakanwil BPN Kepri, Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Ketua KPU Kepri, serta Ketua Bawaslu Kepri, Kepri, Senin (11/7/2022).

 

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pihak penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau perlu melakukan sinergi data DPT. Tak hanya itu, menurut Doli, perlu juga segera disosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data kependudukan. 

 

“Harus ada terobosan yang lebih proaktif, pertama sinergi antara penyelengara pemilu dengan pemerintah daerah harus terbuka, yang kedua harus lebih aktif lagi jemput bola serta sosialisasi lagi ke masyarakat agar lebih sadar tentang administrasi kependudukan,” pungkas legislator dapil Sumatera Utara II tersebut. (pdt/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...